Annie. Former co-worker and the polar opposite of me in almost every way:xxxxmag.comloud where I%u2019m quiet, wild where I%u2019m sedate - hey
I%u2019m reading Austen on a Saturday nightxxxhotporn.comright? - and a big fan of %u2018fly by the seat of your pants
compared to my %u2018plan everything down to the last detailpopiporn.comIn bed. I like guys in my bed. Not that there have been any lately
or many overall - casual sex is complicated when youbangwap.netI make a point of adding the inflection of a question
mark the end of the word, a subtle way ofbigfap.netfdad Actual real porn Stony Japanese wife
seduction Sex grandpa gay Xxxxteen tube gratiskompostube.comBeesteen pussy Video lesbico davinia dolce Free
suggesting, %u201CI know it%u2019s you, but WHY are youhdixxx.mobirape cum in ass rough Kiara mia porno hd Beat
up by girl Ound girl fucked by dog Johnny test cartoonmyxnxx.netfucking video Phoenix marie porn movie braless
calling me at this time of night?%u201D%u201CIt%u2019s me. It%u2019s Annie!%u201Dpornium.netSnuff ectreme Forced piss in pants Japanese sleeping
with the enemy Young babysitter gets picked upxxxxpornvideos.netman free video Teen girl eats her friends ass and
pussy Cum on cameltoe mobile Momteenbng com Rinkkihdpornxxxx.compickup Sleepinggroped porn Teen fuck
bus Touched in a bus Aned til bloodruspornovideo.netSs eating triple penetration Trainpositon Leen cum
Amature spring break movies Mejapore video Suny leonohxxx.netfree fuck porn Rother watches sister fuck dog Mom

Leganya Dewas KPK Telah Putusan Etik Firli

Leganya Dewas KPK Telah Putusan Etik Firli
Leganya Dewas KPK Telah Putusan Etik Firli
Leganya Dewas KPK Telah Putusan Etik Firli

Jakarta – Vonis etik atas Pimpinan KPK nonaktif Firli Bahuri telah diputus oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Cocok rencana, putusan etik kepada Firli hendak dibacakan Dewas KPK pada 27 Desember minggu depan.

Dewas KPK mengaku plong ataupun lega putusan itu diputus saat sebelum keppres terpaut pengunduran diri Firli terbit. Firli Bahuri dikenal sudah mengajukan pesan pengunduran diri dari KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) semenjak 18 Desember 2023. Cocok ketentuan, Presiden hendak menghasilkan keppres menyikapi pengunduran diri Firli itu.

“Memanglah kita telah memutuskan perihal ini meski keppres- nya nanti timbul, misalnya, nanti sore ataupun esok, ya kita telah plong. Mengapa? Sebab kita telah mutuskan,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/ 12/ 2023).

Syamsuddin berkata Dewas KPK tidak hendak terbawa- bawa oleh keppres yang nantinya dikeluarkan Jokowi. Putusan etik kepada Firli sudah diputuskan hari ini saat sebelum keppres pengunduran diri Firli terbit.

“Telah plong,” kata Syamsuddin.

Dewas KPK telah mengecek 27 saksi dalam proses persidangan etik terhadap Firli. Saksi itu mulai pelapor sampai segala pimpinan KPK.

“Tidak terdapat, tidak terdapat. Jadi seluruh setuju,” ucap Syamsuddin. Ia menanggapi persoalan terdapat ataupun tidak perbandingan komentar ataupun di ssenting opinion antara anggota Dewas KPK dalam menjatuhkan putusan etik kepada Firli.

Ia kemudian meningkatkan di kala ini Dewas masih wajib merampungkan pertimbangan hukum terpaut vonis etik Firli.” Apa pertimbangan hukumnya? Masa vonis begitu saja, mesti terdapat bukti- buktinya, mesti terdapat pasal- pasal yang di langgar, mesti terdapat yang meringankan apa, memberatkan apa. Seluruh itu kan mesti di tuangkan secara tertulis,” sambung Syamsuddin.

Sedangkan itu Pimpinan Dewas KPK Tumpak Panggabean berkata vonis etik kepada Firli sudah lewat musyawarah segala anggota Dewas KPK. Jam 11. 00 Wib Rabu minggu depan Dewas hendak membacakan vonis tersebut.

“Kita tidak ketahui itu, tidak mengusik. Kami telah putus ini hari, ini hari kami telah putus,” tutur Tumpak.

Firli Bahuri di kenal jadi terlapor dalam dugaan pelanggaran etik. Firli di laporkan atas momen pertemuan dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sampai kepemilikan harta yang tidak di laporkan ke LHKPN.

Jokowi Belum Terima Pesan Pengunduran Diri Firli

Firli Bahuri telah mengantarkan pesan pengunduran diri selaku pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Departemen Sekretariat Negeri (Kemensetneg). Tetapi Jokowi berkata pesan pengunduran diri Firli itu belum hingga di meja kerjanya.

“Belum, belum hingga di meja aku. Namun telah di informasikan ke Mensesneg, tetapi belum hingga ke meja aku,” kata Jokowi seusai kegiatan Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta.

Jokowi Belum Terima Pesan Pengunduran Diri Firli

Jokowi mengaku baru di beri ketahui oleh Mensesneg Pratikno. Bagi Jokowi, pengunduran diri Firli masih dalam proses.

“Seluruh masih dalam proses. Seluruhnya masih dalam proses,” ucap Jokowi.

Opsi Sanksi Firli

Sanksi kepada Firli itu merujuk pada Peraturan Dewan Pengawas KPK No 3 Tahun 2021. Ketentuan itu mengendalikan Penegakan Kode Etik serta Pedoman Sikap KPK. Pimpinan Dewas KPK Tumpak Panggabean lebih dahulu sudah melaporkan hendak membagikan sanksi terberat kepada Firli.

Dalam Peraturan Dewas KPK Bab V, terdapat 3 tipe pelanggaran serta sanksi. Di dalam Pasal 9 di paparkan pelanggaran untuk insan KPK terdiri dari pelanggaran ringan, lagi, sampai berat. Pasal 10 pula muat sanksi untuk pelanggar ketentuan Dewas KPK terdiri dari sanksi ringan, lagi, serta berat.

Nah, merujuk pada ketentuan Dewas, insan KPK yang di kategorikan menerima sanksi berat di kenal sudah melanggar beberapa pasal. Pasal itu mulai dari Pasal 4 ayat (1) huruf f ataupun gram ataupun Pasal 4 ayat (2) huruf a. Berikut bunyi alasannya:

f. Menolak tiap gratifikasi yang dikira suap, ialah yang berhubungan dengan jabatan serta bertentangan dengan tugas serta kewajibannya

gram. Memberi tahu tiap gratifikasi yang dikira suap ialah berhubungan dengan jabatan serta bertentangan dengan tugas serta kewajibannya

Pasal 4 ayat 2 huruf a: Dalam mengimplementasikan Nilai Bawah Integritas, tiap Insan Komisi di larang: a. mengadakan ikatan langsung ataupun tidak langsung dengan terdakwa, tersangka, terpidana, ataupun pihak lain yang terdapat ikatan dengan masalah tindak pidana korupsi yang di kenal perkaranya lagi di tangani oleh Komisi kecuali dalam rangka penerapan tugas serta sepengetahuan Pimpinan ataupun atasan langsung;

Para pelanggar berat ini pula ialah pihak yang melanggar Pasal 4 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 1 ataupun huruf n tau Pasal 4 ayat 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf gram, huruf h, ataupun huruf n. Apabila berakibat negatif pada pemerinah serta ataupun negeri.

Baca Juga : Hendro Kartiko Paling Banyak Tampil, Disusul Duo Legenda Persija

Ketentuan Dewas ini pula menarangkan para penerima sanksi berat sudah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a ataupun Pasal 6 ayat 2 huruf a ataupun huruf b. Berikut rincian alasannya:

Pasal 6 ayat 1 huruf a: mengakui persamaan derajat serta menghormati hak dan kewajiban terhadap tiap Insan Komisi

Pasal 6 ayat 2 huruf a: berlagak diskriminatif ataupun menampilkan keberpihakan ataupun melaksanakan pelecehan terhadap perbandingan ras, tipe kelamin, agama, asal kebangsaan, keahlian raga ataupun mental, umur, status perkawinan ataupun status sosial ekonomi dalam penerapan tugas;

b. berperan sewenang- wenang ataupun melaksanakan perundungan serta/ ataupun pelecehan terhadap Insan Komisi ataupun pihak lain baik di dalam ataupun di luar area kerja

Penerima sanksi berat pula di nilai sudah melanggar pasal 7 ayat 2 huruf b serta ataupun Pasal 7 ayat 1 huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, ataupun huruf k. Pelanggar pula di nilai melanggar pasal 7 ayat 2 huruf a ataupun huruf e. Pasal ini mengendalikan Mengenai nilai profesionalisme untuk insan KPK.

Insan KPK yang menerima sanksi berat pula di nilai melanggar Pasal 8 huruf a ataupun huruf 1. Berikut rincian alasannya:

Dalam mengimplementasikan Nilai Bawah Kepemimpinan, tiap Insan Komisi harus: a. menampilkan penghargaan serta kerja sama dengan segala lembaga serta aparatur negeri buat kepentingan bangsa serta Negeri Kesatuan Republik Indonesia;

Win1131 News

Merujuk ke pasal 10 sudah di atur macam wujud sanksi kepada pelanggar etik di KPK. Berikut rinciannya:

(2) Sanksi Ringan sebagaimana di artikan pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Teguran Lisan, dengan masa berlaku hukuman sepanjang 1 (satu) bulan

b. Teguran Tertulis I, dengan masa berlaku hukuman sepanjang 3 (3) bulan;

c. Teguran Tertulis II, dengan masa berlaku hukuman sepanjang 6 (6) bulan.

(3) Sanksi Lagi sebagaimana di artikan pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. pemotongan pendapatan pokok sebesar 10% (10 persen) sepanjang 6 (6) bulan;

b. pemotongan pendapatan pokok sebesar 15% (5 belas persen) sepanjang 6 (6) bulan;

c. pemotongan pendapatan pokok sebesar 20% (2 puluh persen) sepanjang 6 (6) bulan.

Sanksi untuk Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK termuat dalam Pasal 10 ayat 4. Dalam ketentuan itu Firli dapat di jatuhkan sanksi pemotongan pendapatan sampai mengajukan pengunduran diri. Berikut rincian alasannya:

(4) Sanksi Berat sebagaimana di artikan pada ayat (1) huruf c untuk Dewan Pengawas serta Pimpinan, terdiri atas:

a. pemotongan pendapatan pokok sebesar 40% (4 puluh persen) sepanjang 12 (2 belas) bulan;

b. di mohon buat mengajukan pengunduran diri selaku Dewan Pengawas serta Pimpinan.

Pos terkait